Banda Aceh, 28 Agustus 2025 – Perwakilan Pemerintah dan masyarakat Desa Lam Bheu, Kabupaten Aceh Besar, telah mengikuti secara aktif Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahap Ke-4 Program Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (27/8/2025).

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari puluhan kabupaten/kota se-Aceh ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi progres dan menyelaraskan langkah dalam implementasi nilai-nilai antikorupsi di tingkat desa. Dari Desa Lam Bheu, rapat dihadiri oleh perangkat desa bersama perwakilan dari Inspektorat dan Dinas terkait Kabupaten Aceh Besar.

“Alhamdulillah, kami mengikuti seluruh sesi rapat dari awal hingga akhir. Materi yang disampaikan oleh tim KPK dan pemaparan dari daerah lain sangat membuka wawasan dan memberikan kami panduan yang lebih jelas, terutama dalam menyusun strategi pencegahan korupsi di tingkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih efektif,” ujar [Nama Kades Lam Bheu], Kepala Desa Lam Bheu usai mengikuti rapat.

Dalam rapat tersebut, tim KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan desa (APBDes), transparansi kebijakan, serta edukasi antikorupsi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Desa Lam Bheu dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dan diharapkan dapat segera menerapkan sejumlah rekomendasi yang diberikan.

“Ke depan, kami akan segera rapatkoordinasi di tingkat desa untuk membahas tindak lanjut konkrit dari hasil monitoring ini. Kami berkomitmen untuk segera mengimplementasikan poin-poin perbaikan yang menjadi catatan dari KPK, bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten dan Dinas PMG,” tambah [Nama Kades Lam Bheu].

Partisipasi aktif Desa Lam Bheu dalam forum ini mempertegas komitmennya untuk berbenah dan menjadi contoh tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.